 |
| Dua mobil dinas Pj Bupati Bartim terparkir di parkiran setda bartim. (ist |
Tamiang Layang, FH – Jagat pemerintahan Barito Timur dihebohkan dengan kabar mengejutkan. Penjabat (Pj) Bupati Barito Timur, Indra Gunawan, diminta mengembalikan mobil dinas sehari sebelum masa jabatannya resmi berakhir. Kejadian ini terjadi pada Selasa (24/09) pagi, hanya berselang satu hari setelah Indra menerima perpanjangan masa jabatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.3-4048 Tahun 2024.
Indra Gunawan, yang dijadwalkan masih menjabat hingga Rabu, 25 September, merasa permintaan pengembalian fasilitas dinas tersebut kurang tepat. “Ya benar mas, permintaan ini jelas terasa kurang tepat, apalagi saya masih sah menjabat hingga Rabu dan sudah mendapat perpanjangan jabatan,” ujarnya dalam konfirmasi kepada media ini pada Kamis (26/9) malam.
Tidak hanya mobil dinas, kehebohan juga muncul ketika pegawai di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Barito Timur diminta untuk segera mengosongkan tempat. Permintaan ini disampaikan oleh salah satu kepala dinas, dengan alasan adanya pergantian penjabat baru. Indra menilai, langkah ini semakin menimbulkan ketidaknyamanan di tengah proses transisi yang seharusnya berlangsung lancar.
"Saya merasa ini kurang tepat, dan juga memicu ketidaknyamanan. Seharusnya koordinasi administrasi dapat berjalan lancar, apalagi di akhir masa jabatan," lanjutnya.
Kabar ini dengan cepat menyebar dan menjadi topik perbincangan hangat, baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat umum. Publik mempertanyakan alasan di balik permintaan pengembalian fasilitas dinas secara mendadak, meskipun Indra Gunawan masih memiliki perpanjangan masa jabatan yang sah.
Meski merasa janggal, Indra memastikan dirinya telah memerintahkan sopir untuk segera mengembalikan mobil dinas sesuai permintaan.
"Mobil saya suruh sopir kembalikan ke pemda sesuai permintaan," tandasnya.
Insiden ini terus menjadi sorotan di tengah situasi politik di Barito Timur, yang memunculkan pertanyaan besar tentang koordinasi dan transparansi dalam administrasi pemerintahan setempat. (Hb)
